artikel populer, Bahasa Indonesia, Hukum

Pembentukan PT/PMA di Indonesia: 12 Terminologi Hukum penting

12 Terminologi Hukum Yang Harus Diketahui

Memahami sebuah peraturan bukanlah hal yang mudah, Memahami bahasa-bahasa hukum akan menjadi masalah tersendiri.

Berikut ini merupakan daftar beberapa terminologi hukum beserta dengan artinya untuk membantu anda memahami peraturan-peraturan dalam membentuk sebuah PT.
Perseroan Terbatas

Badan Hukum yang merupakan gabungan modal yang dipisahkan berdasarkan saham dan dinyatakan dalam bentuk kontrak

Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT)

Dokumen yang berisi tujuan perusahaan beserta kewajiban dan tanggungjawab setiap pengurus perusahaan. ADRT berisi nama para pemegang saham dan rincian jumlah saham yang dimiliki.

NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak ialah nomor yang diberikan kepada pembayar pajak agar petugas pajak dapat mengindentifikasi pembayaran pajak dan membantu administrasi pembayaran pajak

Modal Ditempatkan

Ialah jumlah saham yang dimiliki pemegang saham

Modal Dasar

akumulasi jumlah modal saham atau uang mula-mula yang diperlukan untuk membuat sebuah perusahaan

SIUP

Surat Izin Usaha Perdagangan, adalah suart izin bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di teritori Indonesia. SIUP akan diklasifikasikan sesuai dengan jumlah modal dasar.

SKDP

Surat Keterangan Domisili Perusahaan, ialah surat domisili yang akan didapatkan dari Kelurahan dan Kecamatan

TDP

Tanda Daftar Perusahaan, adalah daftar catatan resmi yang dibuat berdasarkan undang-undang yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

Modal Disetor

Ialah 25% dari modal dasar yang harus disetorkan ke rekening bank perusahaan (dapat dibuktikan secara hukum)

RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham, diadakan setiap tahun untuk memilih anggota direksi dan dewan komisaris serta mendapat laporan tahunan atas status finansial perusahaan dan peraturan baru yang diberlakukan

Akta Pendirian

Ialah Akta kenotariatan yang menyatakan pendirian perusahaan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan memuat data personal dari para pemegang saham dan ADRT

Surat Keputusan KeMenKumHam,

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham, yang mengandung ratifikasi perusahaan sebagai badan hukum.

Artikel Populer