artikel populer, Bahasa Indonesia, Hukum

STRUKTUR PERUSAHAAN PT/PMA


Struktur organ perusahaan di Indonesia terkadang menimbulkan kebingungan bagi orang asing, bahkan bagi pengusaha lokal. 


Berikut merupakan pengenalan atas struktur organ dari PT/PMA.


Pemegang Saham


Pemegang saham pada dasarnya merupakan pemilik perusahaan. Sebuah perusahaan harus memiliki paling tidak 2 (dua) orang pemegang saham. 

Pemegang saham tersebut terdiri dari orang perseorangan maupun badan hukum. Namun, sebuah perusahaan tidak dapat menempatkan saham pada dirinya sendiri atau anak perusahaannya. 


Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama PT. Tentunya hal ini tidak berlaku apabila pemegang saham memanipulasi 

PT dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi atau berpartisipasi dalam kegiatan yang melanggar hukum atas nama PT. 




1. Konsekuensi hukum apabila kehilangan salah satu pemegang saham


Apabila sebuah PT/PT PMA hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak mengatasi situasi ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut terjadi, 

pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau badan hukum lain. 


Apabila jangka waktu dilampaui, maka pemegang saham yang bersangkutan akan dibebankan tanggung jawab secara pribadi atas semua kegiatan hukum yang dilakukan atas nama perusahaan, dan kehilangan statusnya sebagai badan hukum.


2. Rapat Umum Pemegang Saham


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus diadakan setidaknya 60 (enam puluh) hari setelah perusahaan mendapatkan status badan hukum. 


RUPS harus dihadiri oleh semua pemegang saham, direktur dan komisaris. Apabila tidak, maka semua pendiri perusahaan akan dibebankan tanggung jawab pribadi atas semua konsekuensi hukum yang muncul dari kegiatan hukum yang dilakukan sebelum RUPS.


RUPS Tahunan harus diselenggarakan paling tidak 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS tahunan harus mendiskusikan dan menyetujui laporan tahunan yang diberikan oleh Direksi.

RUPS dan RUPS tahunan dapat diselenggarakan melalui telekonfrens, video konfrens atau alat elektronik lainnya.



3. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Setiap perubahan yang terjadi dalam perusahaan harus melalui persetujuan para pemegang saham lewat RUPS, contohnya:


  • Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris 
  • Perubahan kegiatan usaha
  • Pengurangan atau penambahan modal
  • Pengalihan saham
  • Perubahan status perusahaan dari privat ke terbuka (atau sebaliknya)


Setiap pemegang saham berhak mendapatkan satu hak suara dalam RUPS. Apabila diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), maka hak suara pemegang saham dapat dikuasakan. 


Namun direksi atau komisaris tidak dapat tidak dapat berperan menggantikan hak suara pemegang saham. Selanjutnya, para pemegang saham memiliki kewajiban untuk membuat ADRT yang disetujui oleh notaris.


Direksi dan Komisaris


Hukum Perusahaan di Indonesia mengadopsi dua tingkat struktur manajemen yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris. 


Menurut UUPT, setiap perusahaan kini harus memiliki paling tidak 2 (dua) komisaris dan 2 (dua) direktur. Hukum Perusahaan Indonesia secara spesifik menyebutkan kuaifikasi direktur dan komisaris sebagai individu yang:



  • Cakap hukum 
  • Tidak pernah dinyatakan pailit
  • Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
  • Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan


1. Dewan Komisaris


Komisaris biasanya diangkat oleh para pendiri atau kemudian diangkat oleh para pemegang saham dalam RUPS. 


Tugas utama komisaris ialah untuk mengawasi dan memonitor kinerja direksi, memastikan setiap kegiatan dan keputusan yang dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. 


Ketentuan Pasal 92 UUPT secara jelas mengekspresikan kekuasaan dewan komisaris untuk memberhentikan direktur, yang kemudian dicantumkan dalam ADRT.


2. Direksi


Diangkat oleh RUPS, tugas utama direksi ialah menangani manajemen perusahaan dari hari ke hari. 


Menurut UUPT, fungsi dasar direksi ialah untuk mengelola dan merepresentasikan perusahaan. 

Salah satu direktur akan diangkat menjadi Presiden Direktur atau Kepala Direktur yang akan memimpin direksi. 


Direkomendasikan bagi perusahaan untuk memiliki setidaknya 1 (satu) direktur lokal (WNI).


3. Potensi Pembebanan Tanggung Jawab Pribadi bagi Direktur dan Komisaris


Hukum Perusahaan Indonesia mengenalkan suatu kemungkinan adanya potensi pembebanan tanggung jawab pribadi bagi direktur dan komisaris. 


Sebagai contoh, apabila akun tahunan perusahaan tidak sesuai atau menyesatkan, maka direksi dan dewan komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi untuk semua pihak yang mendapatkan kerugian, 

kecuali dibuktikan sebaliknya. 


Selanjutnya, setiap direktur dan komisaris akan dikenakan tanggung jawab secara pribadi untuk setiap kesalahan dan kelalaian yang dilakukan dalam masa jabatannya,

.

Artikel Populer